PENDUDUKAN BANGSA JEPANG DI INDONESIA
Masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah pergerakan di Indonesia, walaupun waktunya hanya selama tiga setengah tahun. Imperialisme Jepang memberi sumbangan langsung pada perkembangan pergerakan nasional
Indonesia, terutama di Jawa dan di Sumatera. Jepang mengindoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat.
Di seluruh wilayah Indonesia mereka mempolitisasikan bangsa Indonesia sampai pada tingkat desa dengan sengaja dan dengan menghadapkan Indonesia pada rezim kolonial yang bersifat sangat menindas dan merusak dalam sejarahnya.
Pada masa ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah oleh Jepang. Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, sedangkan Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16; kedua wilayah ini berada di bawah Angkatan Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura. Kalimantan dan Indonesia Timur dikuasai oleh angkatan laut.
Kebijakan di antara wilayah-wilayah tersebut sangat berbeda. Pada umumnya Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting, sumberdaya utama adalah manusia.
Kebijakan-kebijakan Jepang di Jawa dalam melaksanakan imperialsmenya membangkitkan rasa kesadaran nasional yang jauh lebih mantap daripada di kedua wilayah lainnya, dengan demikian semakin memperbesar perbedaan tingkat kecanggihan politik antara Jawa dan daerah lainnya.
Dikarenakan pentingnya arti perkembangan-perkembangan itu bagi masa yang akan datang, maka Jawa juga mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada pulau-pulau lainnya. Sumatera mempunyai arti yang penting untuk pihak Jepang karena sumber-sumber strategisnya dan baru ketika Jepang berada di ambang kekalahan ide-ide nasionalisme diperbolehkan berkembang di sana.
Bagi Jepang, wilayah yang berada di bawah kekuasaan angkatan laut dianggap terbelakang secara politik dan penting secara ekonomi; pemerintahan atas wilayah tersebut bersifat sangat menindas. Untuk menyapu bersih pasukan-pasukan Belanda dan Sekutu serta pengambilalihan pemerintahan memerlukan waktu berbulan-bulan.
Salah satu tugas pertama pihak Jepang adalah menghentikan revolusi-revolusi yang mengancam upaya penaklukan mereka. Serangan terhadap orang-orang Eropa, perampokan terhadap rumah-rumah mereka di Banten, Cirebon, Surakarta, dan daerah-daerah lainnya menjurus ke suatu gelombang revolusi. Di Aceh dan di Sumatera Barat dan Timur ketegangan-ketegangan di antara penduduk asli yang timbul dari jaman penjajahan Belanda mulai meletus.
Para pemimpin agama (ulama) Aceh membentuk PUSA (Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939 di bawah pimpinan Mohammad Daud Beureu'eh (1899-1987) untuk mempertahankan Islam dan mendorong pemodernisasian sekolah-sekolah Islam. Organisasi tersebut segera menjadi pusat perlawanan terhadap pejabat-pejabat keturunan uleebalang, yang mendapat dukungan Belanda. PUSA telah menghubungi pihak Jepang dan merencanakan akan membantu serangan mereka.
Pada tanggal 19 Februari 1942, tiga minggu sebelum mendaratnya Jepang di daerah itu, para ulama Aceh memulai suatu kampanye sabotase terhadap Belanda dan pada awal bulan Maret Aceh memberontak. Kebanyakan para uleebalang memutuskan untuk tidak melawan arus, dan Belanda tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengungsi ke selatan. Para pemimpin PUSA berharap pihak Jepang menghadiahi mereka atas usaha-usaha mereka menggeser kekuasaan para uleebalang.
